360: DI BATAS MERAH PUTIH (1st DAY)

Saya akan berpikir 5x jika diminta kesana lagi… benar-benar perjalanan yang menguras tenaga. Namun saya akui, ini adalah perjalanan yang penting… Perjalanan ini saya lakukan di pertengahan tahun 2013. Jika kamu tertarik, silakan baca diary saya:

1st Day

Perjalanan yang ditempuh adalah dari Kab. Sintang, Kalimantan Barat menuju ke desa di perbatasan Indonesia - Malaysia: Desa Sungai Kelik. Di desa tersebut ada sejumlah patok perbatasan yang ingin di-cek oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Pengecekan dinilai sangat penting, karena disana ada wilayah yang direncanakan untuk dibuka PLB (pos lintas batas). Dari semua kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, katanya hanya Kabupaten Sintang yang belum ada PLB resminya

Pengecekan semacam ini rutin dilakukan BNPP dalam 3 tahun terakhir (yang kenyataannya usia BNPP baru 3 taon..). Sebelumnya entah dilakukan oleh badan apa.

Yang jelas, sejak perjanjian Ind - Malaysia untuk menetapkan perbatasan di tahun 1978 (dengan menyepakati wilayah pembagian ala Belanda – Inggris untuk daerah jajahan mereka di awal tahun 1900an), hingga tahun 2000, dipasang ribuan patok. Trus, per tahun 2001, mulailah ada kegiatan rutin Ind – Malaysia untuk membenahi daerah perbatasan (klo diliat dari 2001 – 2013, berarti dah 12 tahun, ya)

contoh salah satu patok perbatasan Ind - Malay

Masalahnya adalah, kebanyakan kita cuma manut ngikutin maunya Malaysia. Kenapa? Karena mereka punya DATA. Indonesia nyaris ngga punya data (entah itu soal potensi SDA, penduduk secara detail, topografi, dll). Mengapa Indonesia ngga punya data? Rata2 akses menuju perbatasan di Indonesia sulit. Jalannya ngga tersedia. Perbatasan dengan Malaysia (karena kesepakatan Belanda – Inggris adalah di atas bukit) sulit banget dicapai oleh orang biasa. TNI aja bakal ngga sanggup klo harus ngecek itu setiap hari, karena medannya sulit.

Sebaliknya, Malaysia akses ke perbatasannya sudah lebih mudah. Soalnya bukit-bukitnya sudah banyak diratakan untuk kebun sawit. Terus dibangun jalan raya (beraspal) menuju ke perbatasan. Meskipun masih ada juga jalan merah, tapi ngga ancur-ancur banget. Jadi petugas Malay klo mau ngecek juga cukup naik mobil, trus naik bukit sebentar, sampe deh di patok perbatasan. Itu sebabnya data-data yang dimiliki Malaysia tentang perbatasan sangat lengkap. Sehingga kepentingan mereka di perbatasan pun tercover dengan baik

Wawancara saya di hari pertama dengan Bupati Kabupaten Sintang, Milton Crosby, memberikan saya gambaran apa yang akan saya saksikan…

00:44_Lori

Pak untuk pertama bisa Bapak jabarkan sebenarnya apa saja sih yang kita miliki di sintang ini mulai dari berapa kecamatan, berapa kepala keluarga dan apa saja potensinya ?

00:57_Milton

Iya, kabupaten sintang ini jarak dari pontianak 412 km … luas wilayah 21 ribu kilometer persegi …. 14 kecamatan 281 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk 397 ribu yang sudah masuk E-KTP. masyarakat kami disini pekerjaannya lebih pada sector pertanian perkebunan dimana yang lebih kuat adalah sector perkebunan yaitu dengan komunitas karet dan kelapa sawit disamping komunitas lain seperti kakao, kopi dan lada -- ini lebih pada daerah – daerah perbatasan khususnya perbatasan dengan Malaysia

01:43_Lori

Oke dengan segala potensi yang tadi Bapak sebutkan itu bagaimana perkembangan atau pemerataan potensi ekonomi itu terutama untuk wilayah perbatasan apakah sudah bisa disamakan dengan daerah di kota sintang sana ?

01:56_Milton

… perbatasan itu lebih banyak ke kawasan hutan, ada beberapa desa masih masuk kawasan hutan yang sedang kita proses untuk di keluarkan dari kawasan hutan sehingga hak – hak rakyat terhadap tanah itu bisa mereka miliki …. mungkin persoalan yang belum bisa maksimal adalah infrastruktur jalan untuk akses lebih cepat, lebih tepat masuk ke daerah - daerah perbatasan

02:50_Lori

Bagaimana ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila infrastrukturnya sendiri gak mendukung … ?

03:02_Milton

…., khusus untuk daerah perbatasan yang dekat sekali perbatasan mereka lebih berorientasi kepada Malaysia walaupun mereka harus berjalan kaki mengapa, karena memang biaya 9 bahan pokok disana lebih murah dibandingkan kita disini. karena biaya angkut kita disini dari Pontianak saya sampai kota sintang itu kita harus menghilangkan paling tidak 12% ongkos angkut dari pelabuhan. sampai ke sintang dari sintang masuk kesana 226 sampai sampai 236 kilo. itu juga menyebabkan harga itu tinggi.

nah harga tinggi ini juga membuat masyarakat kurang mampu, daya beli kurang mampu nah oleh sebab itu sebagian masyarakat kita berangkat ke Malaysia dengan sistem barter sehingga kebutuhan 9 bahan pokok dapat dia penuhi

04:18_Lori

Dan harus di tempuh dengan ?

04:20_Milton

Jalan darat

04:21_Lori

Jalan darat

04:21_Milton

Artinya dengan kendaraan, kendaraan yang sekarang jalannya tidak maksimal seperti yang kita harapkan masih jalan tanah belum jalan yang diharapkan masyarakat dan pemerintah

04:33_Lori

Apakah kondisi tersebut memang sudah berlangsung sejak negara kita merdeka ?

04:37_Milton

Memang sudah berlangsung sampai dengan ini sehingga masyarakat perbatasan punya image bahwa sampai hari ini mereka belum merdeka …

05:17_Lori

… selain sembako, ada lagi gak Pak yang bergantung dengan Malaysia ?

05:28_Milton

Di perbatasan memang lebih ke soal makan minum. nah karena itu memang mudah mereka dapat dengan harga yang murah walaupun sebenarnya mereka harus jalan kaki. nah sementara kita disini juga menyiapkan sesuai dengan kemampuan pemerintah. tetapi seringkali harga di daerah senaning saja sampai ke daerah jasa itu cukup tinggi. sehingga daya beli mereka kurang mampu. ….

kita harus segera memperbaiki infrastruktur, infrastruktur yang saya maksudkan supaya infrastruktur itu standar. bukan infrastruktur seperti sekarang musim hujan begitu lumpur gak bisa di lalui, tetapi musim panas mungkin terlalu banyak debu. ….

06:15_Lori

Sejauh ini perbatasan masyarakat menggunakan listrik dari mana Pak ?

06:18_Milton

Nah sementara mereka tidak menggunakan listrik dari mana – mana memang masih pakai tradisional, nah kalaupun ada mereka pakai listrik sendiri – sendiri menggunakan diesel TS 60 dan sebagainya nah ini juga membutuhkan minyak khususnya minyak solar kita juga bermasalah di Kalimantan barat di sintang khususnya seringkali kita kewalahan untuk minyak ini

06:42_Lori

Jadi mereka dapatnya dari ?

06:44_Milton

Nah sementara ini kalau memang minyak ada dia memang pakai listrik kalau tidak ya dia biasa saja pakai lampu teplok, nah itu saja

06:52_Lori

Lampu teplok di tahun 2013 ?

06:53_Milton

Iya itu seharusnya sudah waktunya kita dan kita harapkan kedepan pemerintah bukan hanya ingin mungkin menggunakan PLTA, micro hidro menggunakan air atau solar sel itu di gunakan supaya apa, ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. …

07:32_Lori

Keluhan apa yang paling sering diungkapkan oleh masyarakat perbatasan kepada pemerintah daerah ?

07:36_Milton

Ada tiga, yang pertama jalan, yang kedua masalah kesehatan yang ketiga berkaitan dengan pendidikan. …

09:32_Lori

… seberapa jauh birokrasi ini menjadi menghambat meskipun sebenarnya ide ataupun juga jalur pemecahan masalah sebenarnya sudah pernah di utarakan oleh pemerintah daerah ?

10:02_Milton

Ya sebetulnya kita nilai ada hambatan birokrasi dari segi aturan yang pertama untuk kawasan perbatasan itu wewenang pemerintah pusat lintas departemen disana mulai dari departemen dalam negeri HANKAM kemudian BAPENAS dan sebagainya yang departemen luar negeri sehingga ini juga menjadi hambatan yang sangat serius sebetulnya,

yang kedua … di kawasan perbatasan dan kalau itu masih ada kawasan hutan itu harus dirubah tata ruang di lingkaran itu berdasarkan ijin dari menteri kehutanan,

yang ketiga, infrastruktur kita juga tidak bisa dibangun dengan baik, …

10:54_Lori

Itu kita karena memang ada undang – undang

10:57_Milton

Ada undang – undang

10:58_Lori

Undang – undangnya ya yang membuat hal itu terhambat ?

10:00_Milton

Ya karena karena ada undang – undang yang mengatur semuanya itu sehingga kewenangan kita kabupaten ini hanya memberikan bagaimana membangun dari segi pendidikan, kesehatan dan juga ekonominya tetapi untuk membangun yang lebih besar, luas itu bukan kewenangan kabupaten, provinsi juga tidak punya kewenangan,

13:09_Lori

… jika memberikan perbandingan bagaimana cara kita dan Malaysia ?

13:25_Milton

Ya kalau di Malaysia itu pertama mereka ngelola perbatasan mereka betul – betul melihat aspek keamanan …. saya kasih contoh: jalan dari kucing sampai ke sibumiri. itu dia membuat itu seperti jalan tol, yang pada suatu ketika ada perang terjadi, itu akan dia tutup sekira 3 km. pesawat - pesawat tempur dia dalam hitungan menit dia sudah singgah disana.

nah kemudian di daerah perbatasan yang mayoritas sebagian yang mereka tanam kelapa sawit, sehingga kelapa sawit di kebun – kebun mereka itu mereka sudah siap apabila terjadi perang frontal. mereka sudah siap dengan tank dengan merk abram, dalam hitungan jam dia sudah siap,

sementara kita sampai hari ini mungkin 1, 2 hari tidak akan sampai kesana. itu yang menjadi persoalan,

18:46_Lori

…, apakah anda melihat dalam hal ini pemerintah kita seperti kehilangan daya tawar di dalam mempertahankan nilai perbatasannya …?

19:12_Milton

Saya pikir benar itu memang kemampuan daya tawar kita saya katakan kurang kuat yang pertama mengapa seringkali kita tidak di sertai data yang akurat dan data yang konkrit. nah sementara mereka ini memang sudah mempersiapkan itu semua jauh – jauh hari sehingga ketika berunding mereka punya data yang lebih akurat disitulah mungkin daya tawar kita rendah …

20:03_Lori

… mengenai wilayah perbatasan seringkali bila kita berpikir tentang wilayah perbatasan orang akan berpikir tentu saja wilayah yang tertinggal juga semacam itu padahal di satu sisi yang lain sebenarnya kita tidak perlu meragukan bagaimana warga di perbatasan kita yang justru di dalam kodisi yang lebih minim tetapi tetap berani untuk mengakui bahwa dia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia ?

20:35_Milton

Dari semua warga negara memang wilayah perbatasan itu lebih militan ya dalam situasi sulit pemerintah kurang perhatikan tetapi mereka tetap mengaku bahwa kami adalah Indonesia merah putih, yang saya harapkan kepada pemerintah pusat supaya penanganan kost perbatasan itu tidak hanya dalam wacana yang hanya berorientasi proyek tapi berorientasi pada orkam manfaatnya sehingga apapun yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat bukan menjadi proyek – proyek lintas departemen. Ya saya melihat selama ini terjadi demikian sehingga tidak pernah berhasil tetapi uang yang dikeluarkan oleh negara itu millyaran rupiah per tahun ….